ALIANSI MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR BERGERAK DESAK PEMERINTAH PRIORITASKAN PENDIDIKAN

Samarinda, 17 Februari 2025 – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan. Aksi ini dipimpin oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur, yang menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa.

Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak evaluasi menyeluruh dan pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, mereka menolak Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang memungkinkan kampus mengelola tambang. Ketiga, mereka meminta pemerintah memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa, bukan mengorbankannya demi program Makan Gizi Bergizi (MBG).

Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (POLNES), Reza Dwi Saputra, menegaskan bahwa pemotongan anggaran kurang lebih sebesar Rp306 triliun dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 sangat tidak efisien dan merugikan sektor pendidikan. “Menurut Undang-Undang Dasar, negara memiliki kewajiban menyediakan anggaran pendidikan. Berdasarkan data resmi, pemotongan anggaran KIP-K sebesar Rp1,3 triliun tidak masuk akal, karena akan menyulitkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Muhammad Nur Ridho, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan ini. “Kami menuntut pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 karena berdampak negatif pada dunia pendidikan. Kami juga meminta DPRD Kalimantan Timur menjadi jembatan aspirasi mahasiswa dan mendesak anggota dewan untuk menemui kami langsung secara massal,” tegasnya.

Selain pemangkasan anggaran pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan izin usaha penambangan di kampus dan ketimpangan distribusi program makan bergizi gratis. Humas Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur, Andi Mauliana Muzakkir, menilai kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah. “Kami khawatir pemotongan anggaran ini bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi mencari pendanaan alternatif melalui RUU Minerba, yang memungkinkan kampus mengelola tambang,” ujarnya.

Aksi ini menjadi awal dari gerakan mahasiswa Kalimantan Timur dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan, mahasiswa berencana melakukan aksi lanjutan baik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka berharap agar pemerintah dan DPRD dapat lebih memperhatikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait kebijakan anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sumber: Andi Mauliana Muzakkir selaku Humas Aliansi Mahasiswa Kaltim, Muhammad Nur Ridho selaku Presiden BEM Unikarta, dan Reza Dwi Saputra selaku Presiden BEM POLNES

🎙 Reporter: @mzakki5264
📷 Fotografi: @mulydi_11

Follow Us on Our Social Network:
📷Instagram: @ukmjurnalistik @lensapolnes__ @Ujurney_polnes
🎥Youtube: UKM Jurnalistik POLNES
✉Email: ukmjurnalistik@polnes.ac.id