Samarinda, 24 Februari 2025 – Aliansi Mahakam kembali melakukan seruan Aksi Indonesia Gelap Jilid II pada Senin, 24 Februari 2025 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Ada beberapa alasan dan tuntutan yang melandasi seruan aksi jilid II ini, diantaranya pada aksi sebelumnya aspirasi-aspirasi yang disampaikan tidak didengarkan mengenai Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 dikarenakan Hasanudin Mas’ud selaku ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur memilih untuk pulang lebih dulu dan menimbulkan kekecewaan mahasiswa. Sehingga, mereka kembali turun ke jalan dan berhasil menemui Wakil DPRD II yaitu Ananda Emira Moeis yang mengeluarkan pernyataan, “hari ini kami terima kajian-kajian dari kalian, akan kami bawa ke DPRD Kaltim dan kami prioritaskan. Kami jalankan sesuai wewenang DPRD,” jelasnya.
Kemudian, 4 tuntutan yang melandasi aksi ini, diantaranya:
1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pendidikan
2. Program makan bergizi gratis yang harus dievaluasi total
3. Usut tuntas terkait pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate yang terjadi akibat adanya penolakan tambang karena menggunakan jalanan umum sejak november lalu.
4. Kejelasan program gratispol yang diusulkan Rudi-Seno selaku Gubernur terpilih.
Reza Dwi Saputra selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (BEM POLNES) menyampaikan alasan lainnya adalah karena munculnya kekhawatiran adanya pemangkasan anggaran pendidikan yang akan berdampak pada sistem perkuliahan, terutama untuk POLNES. Dengan melihat kondisi teman-teman di Politeknik Negeri Bengkalis yang berkuliah full secara onlineΒ akibat efisiensi ini.
Aliansi Mahakam menyelesaikan semua orasi dan rangkaian aksi dengan damai dan akan terus mengawal perkembangan sampai ke pusat atas situasi Indonesia Gelap ini. Juga, melihat BEM SI (Seluruh Indonesia) yang sudah ditemui oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang berjanji akan menuntaskan daripada isu Indonesia gelap ini, 13 poin tuntutan yang dibawakan ke nasional, termasuk salah satunya evaluasi MBG dan juga efisiensi anggaran yang belum ada kejelasan hingga kini.
Reza Dwi Saputra berharap,”secepatnya pemerintah bisa bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa, ataupun bisa mengeluarkan kebijakan yang memang mencabut dan juga mengevaluasi beberapa yang mencakup Inpres 1 ini. Karena saya tidak sepakat, bahwasannya anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang 20% itu harus dikurang-kurangi dan diefisiensi kan. Anggaran 20% itu harusnya dimaksimalkan untuk pendidikan bukan untuk hal hal lainnya”.
“Harapan besar kami untuk anggota DPRD bahkan pimpinan DPRD Kaltim untuk membersamai masyarakat, karena mereka di dalam adalah perwakilan rakyat, sayang rasanya jika peran dan fungsi tersebut tidak digunakan. Anggapannya kita sama sama mempercayakan hal tersebut untuk bagaimana tuntutan tuntutan kami pada hari ini disampaikan kepada pusat.” Tutup Andi Mauliana Muzakir, selaku HUMAS Aliansi Mahakam.
Sumber: Andi Mauliana selaku HUMAS Aliansi Mahakam dan Reza Dwi Saputra selaku Presiden BEM POLNES.
ποΈ Reporter:Β @zznry__
π· Fotografi:Β @dndtrmtazt_
Follow Us on Our Social Network :
π·Instagram:Β @ukmjurnalistikΒ @lensapolnes_Β @Ujurney_polnes
π₯Youtube: UKM Jurnalistik POLNES
βοΈEmail: ukmjurnalistik@polnes.ac.id
