ALIANSI GERAM TOLAK RUU PILKADA, DPRD KALTIM DISOROT

Samarinda, 22 Januari 2026 — Aliansi GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Rabu, 22 Januari 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pengalihan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ke DPRD yang dinilai mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat.

‎Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan melalui orasi. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, S.H., M.M., kemudian keluar menemui massa aksi yang akhirnya sebanyak 20 mahasiswa perwakilan diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui audiensi.

‎Muhammad Hanif, selaku Humas Aliansi GERAM sekaligus salah satu perwakilan mahasiswa yang mengikuti audiensi, menilai sikap DPRD masih normatif dan belum menunjukkan komitmen tegas. Ia menyebut hal tersebut sebagai kekecewaan kedua karena DPRD belum berani menyatakan sikap menolak dan masih menunggu hasil rapat internal yang dijanjikan akan disampaikan keesokan harinya. Menurutnya, klaim bahwa isu ini masih sebatas wacana tidak dapat dijadikan jaminan karena banyak regulasi sebelumnya berawal dari wacana namun akhirnya disahkan.

‎Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Mahdi Mulia, menyampaikan bahwa tuntutan utama massa adalah menegaskan kembali bahwa demokrasi bukan ruang negosiasi elit. Menurutnya, pengalihan mekanisme Pilkada ke DPRD membuka celah praktik transaksional dan berpotensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. “Jika Pilkada dialihkan ke DPRD, maka suara rakyat berpotensi dinegosiasikan di ruang-ruang tertutup,” ujarnya.

‎Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menolak pengalihan RUU Pilkada ke DPRD, menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam setiap perubahan regulasi, menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat, serta menuntut komitmen tegas pihak legislatif. Aliansi GERAM berharap DPRD Kalimantan Timur dapat menyampaikan sikap yang jelas dan mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu ini demi menjaga demokrasi.

Sumber: Ekti Imanuel, S.H., M.M. selaku Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Hanif selaku Humas Aliansi GERAM, Muhammad Mahdi Mulia selaku Jenderal Lapangan aksi.

‎●●●
‎👤 Admin: @herlitaadhalianf
‎🎙 Reporter: @nyx_a.din @bintang_alk
‎📷 Fotografi: @rzzplvi @ryaa_prdn

‎Follow Us on Our Social Network :
‎📷Instagram: @ukmjurnalistik @lensapolnes_ @Ujurney_polnes
‎🎥Youtube: UKM Jurnalistik POLNES
‎✉Email: [email protected] k
‎– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
‎#mahasiswa #penulis #director #lensapolnes #mediakampus #polnes #jurnalistik #jurnalis #journalism #documentary

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *