Salah satu janji besar yang disampaikan gubernur terpilih Kalimantan Timur pada masa kampanye adalah menghadirkan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Program tersebut dirancang mencakup jenjang pendidikan tinggi, mulai dari S1 hingga S3, baik di dalam maupun luar negeri, yang kemudian dikenal dengan nama Gratispol. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini mengalami perubahan. Alih-alih sepenuhnya gratis, kebijakan tersebut direalisasikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dengan sejumlah persyaratan.
Skema yang diterapkan berupa pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Meski tidak dibatasi jumlah penerima, bantuan ini memiliki batas maksimal Rp5 juta per mahasiswa dan hanya diberikan hingga semester delapan. Kebijakan ini menandai pergeseran dari janji awal yang lebih luas menjadi program bantuan dengan batasan tertentu.
Di Politeknik Negeri Samarinda (POLNES), implementasi program ini pada awalnya berjalan tanpa kejelasan yang memadai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program tersebut mula-mula diprioritaskan bagi mahasiswa baru angkatan 2025, serta hasil nama-nama penerima yang semulanya dijanjikan akan diumumkan pada September 2025, namun kenyataannya pihak kampus baru menerima hasil tersebut pada Desember 2025. Keterlambatan ini menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa, terutama terkait keputusan apakah mereka harus membayar UKT secara mandiri atau menunggu kepastian bantuan.
“Saran Gratispol lebih cepat. Jangan seperti kemarin, pembayaran UKT tinggal H-1, tapi mahasiswa masih panik karena belum ada kejelasan,” ujar Renata selaku mahasiswa POLNES.
Persoalan tidak berhenti di situ. Proses pengembalian dana bagi mahasiswa yang telah membayar UKT secara mandiri dinilai berjalan lambat dibandingkan perguruan tinggi lain. Muhammad Ramadhani Selaku Person in Charge (PIC) Satgas (Satuan Tugas) Gratispol Polnes, menjelaskan bahwa pencairan dana baru mulai dilakukan pada Maret 2026 dan saat ini diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2025. Adapun untuk mahasiswa semester akhir, proses masih dalam tahap verifikasi berkas untuk penerima program gratispol dan diperkirakan selesai paling cepat April hingga paling lambat Juli 2026 sebelum wisuda POLNES.
Menurut Muhammad Ramadhani, lambatnya pengembalian dana tidak lepas dari perbedaan sistem pengelolaan keuangan. “POLNES berstatus satuan kerja, sehingga setiap akhir tahun anggaran dana harus dikembalikan ke pusat, dan baru bisa menerima dana masuk di bulan Februari. Berbeda dengan Universitas Mulawarman yang berstatus Bantuan Layanan Umum (BLU) dan memiliki fleksibilitas dalam mengelola kas,” ujarnya.
Program Gratispol juga mensyaratkan penerima tidak sedang menerima beasiswa lain, baik dari pemerintah maupun swasta. Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Said Keliwar. S.S.T.par., M.Sc. menegaskan bahwa mahasiswa yang terbukti menerima beasiswa lain akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pembatalan bantuan Gratispol. Dan akan langsung dihentikan bantuannya pada semester
yang sedang berjalan
Akan tetapi ia menyampaikan masih ada skema lain yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kabupaten paser terhadap mahasiswanya yang berdomisili paser akan mendapatkan uang tambahan sebagai biaya hidup mahasiswa.
“Kemarin ada informasi dari kabupaten paser mereka mengususlkan ke Pemprov Kaltim bagi mahassiwa dengan KTP paser yang berkuliah di POLNES untuk ukt nya dibayarkan oleh pemprov melalui gratispol, dan untuk biaya hidupnya dari pemerintah daerah Kabupaten Paser, itu skema yang bisa ditiru jika biaya hidup dibiayai oleh pemerintah kota/kabupaten dan ukt di pemprov kaltim”
Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif. Muhammad Ramadhani mengungkapkan sejumlah persoalan, mulai dari kesalahan pengisian data oleh mahasiswa, rendahnya literasi administrasi, lupa akses email, hingga kasus mahasiswa pindah perguruan tinggi dan ketidaksesuaian domisili. Meski demikian, ia menilai kendala tersebut masih dapat diatasi.
Ke depan, pihak kampus berupaya memperbaiki tata kelola program, antara lain dengan menyiapkan petunjuk teknis yang lebih jelas serta memperketat proses verifikasi data sejak tahap pendaftaran sebelum datanya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
“Jika ada kendala yang bersifat mendesak, mahasiswa bisa datang langsung ke bagian akademik. Layanan dibuka pukul 08.00–12.00 dan 13.00–15.00, Karena jika melalui Whatsapp butuh proses karena banyaknya mahasiswa dari beasiswa lain yang menghubungi juga” ujar Muhammad Ramadhani.
Sumber: Muhammad Ramadhani Selaku Person in Charge (PIC) Satgas (Satuan Tugas) Gratispol Polnes, Wadir IV Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Said Keliwar. S.S.T.par., M.Sc.
●●●
👤Admin: @herlitaadhalianf
🎙Reporter: @aslatir_3 @bintang_alk @aadriansh_ @zznry__ @naurahazhr
Follow Us on Our Social Network :
Instagram: @ukmjurnalistik @lensapolnes_ @Ujurney_polnes
Youtube: UKM Jurnalistik POLNES
✉Email: [email protected]
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#mahasiswa #penulis #director #lensapolnes #mediakampus #polnes #jurnalistik
#jurnalis #journalism #documentary
